Sejarah Kabupaten Cilacap

1. Zaman Kerajaan Jawa

Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram 

Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) 

daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, 

Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang 

dari timur ke arah barat :

- Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

- Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur

- Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.

Menurut Husein Djayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh 

kerjaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur 

Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu 

seluruh wilayah cikal-bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur dibawah kekuasaan 

Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon.

Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan 

Senopati pada tahun 1587-1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap 

yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram .

Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh 

yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon.

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Pebruari 1682 

diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, 

sebelah utara Karawang ke Bagelen.

Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap

adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.

2. Zaman Penjajahan Belanda

Pembentukan Onder Afdeling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) 

dengan besluit Gubernur Jenderal D.De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, memutuskan :

"Demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan 

selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil 

menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, 

satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap".

Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan 

oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 

Nomor 10 ditetapkan :"Patenschap" Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas 

dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, 

yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestuur Eropa Asisten Residen 

dan Kepala Bestuur Pribumi Rangga atau Onder Regent. 

Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf 

dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Bagaimanapun pembentukan afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto 

dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan 

masing-masing dengan Patenschap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja.

Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama pattenschap Dayeuhluhur membentuk 

Onder Regentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas De Sturier 

tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut:

Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. 

Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, 

menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). dari sana ke arah selatan 

mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. 

Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.

Dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai 

cikal-bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar dari pada eks Kawedanan Kroya,

 karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sub-bagian 

Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan 

Onder Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang.

Pada masa Residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah 

Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur 

Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda 

dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, 

dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A 

disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu 

permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi 

dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya 

memerlukan persetujuan Raja Belanda,setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial 

Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 

Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi 

Regentschap (Kabupaten Cilacap).

Daftar Nama Bupati Cilacap :

  1. R. Tumenggung Tjakra Werdana II (1858-1873)

  2. R. Tumenggung Tjakra Werdana III (1873-1875)

  3. R. Tumenggung Tjakra Werdana IV (1875-1881)

  4. R.M Adipati Tjakrawerdaya (1882-1927)

  5. R.M Adipati Arya Tjakra Sewaya (1927-1950)

  6. Raden Mas Soetedjo (1950-1952)

  7. R. Witono (1952-1954)

  8. Raden Mas Kodri (1954-1958)

  9. D.A Santoso (1958-1965)

10. Hadi Soetomo (1965-1968)

11. HS. Kartabrata (1968-1974)

12. H. RYK. Moekmin (1974-1979)

13. Poedjono Pranyoto (1979-1987)

14. H. Mohamad Supardi (1987-1997)

15. H. Herry Tabri Karta, SH (1997-2002)

16. H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si (2002-2009)

17. H. Tatto Suwarto Pamuji (2011-sekarang).

Source : cilacapkab.go.id